Raport Merah Kepemimpinan Presiden Prabowo Indonesia Bubar
 |
| Sebelum Jadi Presiden Prabowo Pernah bilang Tahun 2030 Indonesia Bubar, Es Sekarang Dia Jadi President Nya 😂😂😂 |
LINTASIANA.COM — Hampir sembilan tahun berlalu sejak peringatan yang mengguncang ruang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu disampaikan. Pada 18 September 2017, Prabowo Subianto — saat itu masih tokoh oposisi dan calon presiden — mengutip sebuah kalimat dari novel fiksi Ghost Fleet yang kelak menjadi perbincangan nasional: "Pada tahun 2030, Indonesia tidak lagi ada sebagai sebuah negara."
Bukan ramalan, bukan kajian ilmiah — melainkan sebuah peringatan keras. Kini, setelah hampir dua tahun menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia (periode 2024–2029), publik berhak menilai: apakah kebijakan-kebijakan yang diambil justru menjauhkan Indonesia dari ancaman perpecahan itu — atau justru mendekatinya?
"Kita harus waspada. Banyak bangsa yang dulu besar dan kuat, kini hilang dari peta dunia. Bukan karena diserang musuh dari luar, tapi karena hancur dari dalam." — Prabowo Subianto, 2017
Peringatan "Indonesia Bubar 2030": Asal-Usul dan Makna Sebenarnya
Penting untuk meluruskan fakta: pernyataan itu bukan ramalan pribadi Prabowo, melainkan kalimat dari novel fiksi bergenre thriller geopolitik karya penulis Amerika, P.W. Singer dan August Cole, diterbitkan tahun 2015. Dalam cerita itu, di tahun 2030, wilayah Indonesia digambarkan telah terpecah-pecah karena ketimpangan sosial, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya kedaulatan.
Prabowo mengutip kalimat itu untuk membangkitkan kesadaran nasional. Ada empat ancaman utama yang ia peringatkan:
- Ketimpangan sosial yang melebar — jurang antara kaya dan miskin dapat memecah belah persatuan.
- Ketergantungan pada negara lain — jika tidak mandiri pangan, energi, dan ekonomi, kedaulatannya mudah diintervensi.
- Kelemahan tata kelola pemerintahan — korupsi, birokrasi lambat, dan kebijakan tidak adil merusak kepercayaan rakyat.
- Lemahnya pertahanan dan kedaulatan wilayah — negara yang tidak mampu menjaga sumber daya alamnya dapat diincar kekuatan asing.
Kini pertanyaannya: apakah kebijakan pemerintahan Prabowo menjawab empat ancaman di atas — atau justru memperparahnya?
Raport Merah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
Program Makan Bergizi Gratis: Antara Niat Mulia dan Realitas di Lapangan
Salah satu program andalan sejak awal pemerintahan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), diluncurkan Januari 2025, menargetkan puluhan juta penerima mulai dari siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan balita. Tujuannya mulia: menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Namun pelaksanaannya memunculkan banyak catatan merah:
🔴 Anggaran Raksasa dari Pemangkasan Sektor Lain
Anggaran MBG melonjak dari Rp71 triliun (2025) menjadi Rp335 triliun (2026). Masalahnya, dana ini bukan dari pendapatan tambahan, melainkan diambil dengan memangkas anggaran pendidikan, kesehatan, dan transfer ke daerah. Banyak sekolah tertunda perbaikannya, puskesmas kekurangan obat, dan pembangunan infrastruktur terhenti — semua dialihkan untuk MBG.
🔴 Distribusi Belum Tepat Sasaran & Kualitas Dipertanyakan
Dapur umum lebih banyak dibangun di Jawa, sementara daerah stunting tinggi seperti Papua dan Nusa Tenggara justru kurang terlayani. Bahkan terjadi kasus keracunan makanan yang menelan ribuan siswa di berbagai daerah. Tak hanya itu, biaya operasional dan logistik memakan hingga 50% anggaran, sehingga porsi bahan makanan bergizi yang diterima jauh lebih kecil dari yang dijanjikan.
🔴 Sasaran Terlalu Luas, Kelompok Paling Membutuhkan Belum Tersentuh
Pada awalnya, program menyasar semua anak tanpa membedakan kondisi ekonomi. Akibatnya, anak-anak dari keluarga mampu pun menerima bantuan, sementara sekitar 11,15 juta kelompok rentan belum sepenuhnya terjangkau. Baru pertengahan 2026 pemerintah mulai mempertajam sasaran — namun terlambat bagi banyak pihak yang sudah kehilangan kepercayaan.
✅ Sisi Positif yang Tetap Harus Diakui
Di sisi lain, jutaan anak yang sebelumnya kurang asupan gizi kini menerima makanan harian. Bagi keluarga miskin, beban pengeluaran berkurang. Jika pelaksanaan dapat diperbaiki dan sasaran dipertepat, MBG berpotensi menjadi warisan berharga bagi bangsa.
Koperasi Desa Merah Putih: Harapan Baru atau Ancaman bagi Desa?
Program terbesar lainnya adalah Koperasi Desa Merah Putih, ditargetkan hadir di 70.000–80.000 desa. Tujuannya mulia: memutus rantai tengkulak, menaikkan harga beli hasil panen petani, dan menyediakan pinjaman bunga rendah. Namun di lapangan, pelaksanaannya memicu kekhawatiran serius:
🔴 Lokasi Pembangunan "Ngawur" dan Tidak Sesuai Aturan
Banyak berita dan laporan warga menunjukkan koperasi dibangun di lokasi yang sama sekali tidak strategis: di tengah hutan, di lereng gunung, dekat area pemakaman, di atas lahan sawah dilindungi, bahkan di atas lapangan olahraga satu-satunya milik desa. Lokasi seperti ini berpotensi membuat koperasi mangkrak dan bangkrut sebelum beroperasi maksimal.
🔴 Dana Desa Terpotong Signifikan
Rata-rata 58% anggaran Dana Desa dialihkan untuk koperasi. Alokasi pembangunan desa turun drastis — dari sekitar Rp900 juta menjadi Rp400 juta. Bukan dana baru, melainkan pengalihan dana yang sebelumnya digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, balai desa, dan fasilitas umum lainnya.
🔴 Terlalu Sentralisasi, Bukan Koperasi Sejati
Desain bangunan seragam, kontraktor ditunjuk secara terpusat, bukan tumbuh dari inisiatif warga. Ada kekhawatiran koperasi lama dan BUMDes justru tersaingi dan tergerus. Tanpa pengelolaan mandiri warga, sejarah mengajarkan: model seperti ini rentan mati suri, persis seperti yang terjadi pada KUD era Orde Baru.
Kebijakan Lain yang Membebani Masyarakat
🔴 Kenaikan Pajak dan Beban Hidup
PPN naik menjadi 12%, NJOP dan PBB dinaikkan secara sepihak — membebani warga pedesaan dan petani yang pendapatannya tidak bertambah. Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan semakin membebani rakyat berpenghasilan rendah.
🔴 Food Estate & Izin Tambang — Kerusakan Lingkungan
Proyek lumbung pangan membuka hutan luas, merampas wilayah adat dan sumber pangan masyarakat lokal. Sementara itu, pemberian izin tambang kepada koperasi dan ormas tanpa tender transparan berpotensi merusak lahan pertanian produktif — dengan risiko biaya reklamasi justru ditanggung negara melalui uang pajak rakyat.
🔴 Pemangkasan Anggaran Pendidikan & Kesehatan
Anggaran pendidikan dan kesehatan dipotong besar-besaran untuk membiayai program prioritas. Pembangunan daerah terhambat karena transfer ke daerah juga dipangkas — padahal kedua sektor ini adalah fondasi utama untuk mencegah Indonesia "bubar" karena ketertinggalan dan ketimpangan.
Kesimpulan: Peringatan yang Kembali Menghantui
Semua kebijakan di atas bermula dari niat yang baik: memperkuat kedaulatan pangan, mengurangi ketergantungan, dan menyejahterakan rakyat. Namun pelaksanaannya yang terburu-buru, terpusat berlebihan, serta kurang melibatkan rakyat di tingkat akar rumput justru menimbulkan dampak sebaliknya: ketimpangan baru muncul, kepercayaan rakyat menurun, dan beban ekonomi justru bertambah berat bagi lapisan bawah.
Jika peringatan "Indonesia bisa bubar 2030" yang disampaikan Prabowo sembilan tahun lalu adalah tentang bahaya perpecahan akibat ketimpangan dan lemahnya tata kelola — maka kebijakan saat ini justru harus ditinjau ulang secara menyeluruh. Bukan untuk menghentikan perubahan, melainkan agar perubahan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan malah membebani mereka.
Artikel ini disusun berdasarkan berbagai sumber dan perspektif untuk tujuan informasi dan analisis, bukan untuk kepentingan politik tertentu. Pembaca diharapkan mencari berbagai sumber untuk membentuk pandangan yang utuh dan objektif.
Post a Comment