Satu Paket Apakah Prabowo Harus Ikut Lengser Jika Gibran Di dimakzulkan? menurut Undang-undang
 |
| Jika Gibran di makzulkan, apa Prabowo otomatis ikut lengser ?... |
Beberapa hari belakangan ini, media sosial dipenuhi berita‑berita sensasional seputar jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari kabar pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto, wacana niat mundur, usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR, hingga spekulasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) langsung membuat Gibran kehilangan jabatannya. Banyak netizen langsung menarik kesimpulan bahwa pemakzulan sudah berjalan, bahkan ada yang beranggapan apabila Gibran lengser maka Prabowo juga harus ikut mundur meskipun keduanya merupakan pasangan calon Pilpres 2024.
Padahal, jika kita membaca peraturan konstitusi secara mendalam, terdapat perbedaan yang sangat besar antara niat menyampaikan keinginan mundur, pengunduran diri resmi, putusan perkara hukum, dan mekanisme pemakzulan konstitusional. Banyak judul berita viral hanya mengambil sebagian fakta sehingga menimbulkan kesalahpahaman besar di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi alasan pentingnya kita memahami kronologi, dasar argumen para pihak, serta tahapan‑tahapan yang harus dilalui sebelum status jabatan Wakil Presiden berubah secara sah menurut hukum.
Artikel ini disusun agar pembaca dapat memilah berita hoaks, spekulasi politik, dan fakta konstitusi yang berlaku di Indonesia. Kita akan membahas kronologi pertemuan Gibran‑Prabowo, latar belakang polemik pendidikan, fungsi MK dan MA, alur HMP DPR ke MK lalu ke MPR, kemungkinan Gibran lengser meski menolak mundur, serta dampak politik apabila skenario tersebut benar‑benar terjadi.
Pertemuan Gibran dan Prabowo Di Istana Kepresidenan
Pertemuan tertutup antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto yang berdurasi sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan menjadi titik awal meledaknya wacana mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan keterangan resmi Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat atau keinginan untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden RI sebagai respons terhadap tekanan politik dan polemik hukum yang sedang berlangsung.
Pertemuan tersebut bukan berarti Prabowo langsung menyetujui pengunduran diri Gibran secara resmi. Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo justru memberikan masukan agar Gibran tetap dapat membuktikan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikannya melalui jalur hukum yang tersedia, misalnya PTUN. Artinya, muncul dua pilihan utama yang sedang dibahas: pertama, Gibran mewujudkan niat mundur menjadi surat pengunduran diri resmi; kedua, Gibran tetap mempertahankan jabatan dan menyelesaikan seluruh polemik hukum melalui upaya hukum yang tersedia.
Banyak akun media sosial langsung mengunggah judul bahwa Gibran sudah resmi mundur setelah bertemu Prabowo. Padahal, niat lisan yang disampaikan dalam pertemuan tertutup belum sama sekali menggantikan surat pengunduran diri resmi yang sah secara konstitusi. Keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan bahwa status jabatan Wakil Presiden masih sah berjalan selama belum ada pengunduran diri resmi maupun keputusan pemberhentian konstitusional.
Putusan MA dan MK Mengenai Jabatan Wakil Presiden Gibran
Polemik yang melingkupi jabatan Gibran tidak terlepas dari dua putusan besar, yaitu putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu dipisahkan fungsi kedua lembaga ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Pertama, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan (Suket) yang pernah dipakai sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024. Putusan MA ini menyangkut perkara administrasi penyetaraan pendidikan, bukan putusan yang langsung mencabut jabatan Wakil Presiden. Kubu Gibran berargumen bahwa Suket tersebut diterbitkan secara sah oleh Kemendikbud pada saat masa pencalonan Pilpres 2024 sehingga syarat pencalonan sudah terpenuhi sejak awal pendaftaran. Sebaliknya, para pengusul HMP DPR menjadikan putusan MA sebagai salah satu dasar argumen bahwa syarat pendidikan pencalonan tidak lagi terpenuhi.
Kedua, putusan MK dalam perkara PHPU PRES. Dalam perkara tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah luar negeri milik Gibran yang memenuhi syarat penyetaraan setara SMA, meskipun MK tetap menolak permohonan pemohon. Penting dipahami bahwa putusan PHPU PRES adalah perkara sengketa hasil pemilihan presiden, bukan putusan pemakzulan. MK dalam perkara tersebut tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberhentikan jabatan Wakil Presiden tanpa mengikuti mekanisme Pasal 7A‑7B UUD 1945.
Dengan demikian, meskipun kedua putusan tersebut menjadi bahan diskusi politik yang sangat kuat, keduanya belum secara otomatis mengubah status jabatan Gibran. Masih terdapat upaya hukum lain seperti Peninjauan Kembali (PK) ke MA, gugatan PTUN, serta pembahasan konstitusional di DPR‑MK‑MPR apabila HMP benar‑benar lolos tahap paripurna DPR.
Apa Pelanggaran Gibran yang Dipakai DPR ?
Para anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat menggunakan argumen bahwa setelah adanya putusan MA dan MK, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat pendidikan untuk menjabat sebagai Wakil Presiden. Argumen ini menjadi dasar utama usulan HMP, meskipun belum terbukti melalui putusan sidang konstitusional.
Perlu kita garis bawahi bahwa argumen politik pengusul HMP belum sama dengan vonis bersalah. Belum ada penetapan tersangka, vonis pidana, maupun putusan MK khusus untuk alur pemakzulan yang menyatakan bahwa Gibran terbukti melanggar konstitusi. Ada juga laporan ke Bareskrim terkait dugaan pemalsuan surat Suket, namun sampai saat ini hal tersebut masih berada tahap penyelidikan, bukan keputusan hakim.
Sebaliknya, kubu Gibran menegaskan bahwa syarat pencalonan sudah terpenuhi saat pendaftaran Pilpres 2024. Mereka berpendapat bahwa putusan MA tidak berlaku surut sehingga kelayakan pencalonan tidak dapat dibatalkan setelah pelantikan jabatan. Perbedaan pandangan inilah yang membuat polemik semakin kompleks dan membutuhkan pembahasan konstitusional yang matang di lembaga‑lembaga negara.
Alur Konstitusi DPR → MK → MPR Dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden Wakil Presiden
Banyak pembaca salah paham bahwa setelah DPR mengajukan HMP maka MK langsung mengirim berkas ke MPR untuk memakzulkan Gibran. Padahal alurnya adalah DPR yang mengajukan permohonan pemeriksaan ke MK, bukan MK yang langsung meneruskan berkas ke MPR.
Tahap pertama adalah pembahasan usulan HMP di DPR. Usulan yang sudah ditandatangani sejumlah anggota DPR harus dibahas dalam sidang paripurna DPR dengan kuorum dan syarat suara yang sangat besar, yaitu minimal dua pertiga seluruh anggota DPR serta dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang. Apabila paripurna DPR menyetujui HMP, barulah DPR mengajukan permohonan pemeriksaan ke MK.
Tahap kedua adalah pemeriksaan oleh MK. MK akan memeriksa apakah argumen DPR terbukti memenuhi syarat Pasal 7A‑7B UUD 1945. MK dapat memutuskan dua hal: menyatakan argumen DPR terbukti atau menolak permohonan DPR. Apabila MK menolak permohonan DPR, maka proses pemakzulan berhenti sebelum masuk ke sidang MPR. Apabila MK menyatakan argumen DPR terbukti, maka DPR yang akan meneruskan usulan pemberhentian ke MPR.
Tahap ketiga adalah sidang paripurna MPR. MPR menjadi lembaga yang berwenang mengambil keputusan akhir untuk memberhentikan atau menolak pemakzulan Wakil Presiden. Seluruh tahapan ini membutuhkan dukungan politik yang sangat besar sehingga tidak dapat berjalan hanya berdasarkan tekanan media sosial atau judul berita viral.
Apakah Gibran Bisa DiLengserkan Meski Menolak Mundur ?
Banyak netizen bertanya apakah penolakan mundur secara sukarela dapat menjamin jabatan Gibran tetap aman. Berdasarkan Pasal 7A‑7B UUD 1945, penolakan mundur bukan jaminan mutlak atas jabatan Wakil Presiden. Apabila seluruh tahapan konstitusional DPR‑MK‑MPR berhasil terpenuhi, MPR tetap dapat mengambil keputusan pemberhentian meskipun Gibran menolak mundur atau bahkan menolak hadir dalam sidang‑sidang yang berlangsung.
Namun, realitas politik menunjukkan bahwa memenuhi kuorum suara di DPR dan MPR bukanlah hal yang mudah. Bahkan meskipun ada tekanan politik yang kuat, syarat konstitusi yang tinggi menjadi benteng agar pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya karena sentimen politik sesaat. Oleh karena itu, status jabatan Gibran tetap sah selama belum ada surat pengunduran diri resmi maupun keputusan pemberhentian konstitusional.
Apakah Prabowo Harus Ikut Lengser Jika Gibran Dilengserkan ?
Karena Gibran dan Prabowo merupakan pasangan calon Pilpres 2024, muncul anggapan bahwa apabila salah satu lengser maka pasangannya juga harus ikut mundur. Padahal, kesatuan pasangan calon hanya berlaku pada masa pencalonan Pilpres. Setelah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, keduanya memikul jabatan masing‑masing secara terpisah.
Pasal 7A‑7B UUD 1945 menggunakan kata “dan/atau”, artinya pemakzulan dapat dilakukan terhadap Presiden saja, Wakil Presiden saja, maupun keduanya sekaligus. Apabila nanti terjadi pemberhentian terhadap Gibran saja, maka Prabowo tetap dapat menjalankan tugas kepresidenan secara sah. Jabatan Wakil Presiden yang kosong kemudian akan diisi melalui mekanisme konstitusional yang berlaku, yaitu Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden baru untuk dipilih oleh MPR.
Dampak politiknya tentu akan sangat besar. Pergantian Wakil Presiden dapat mengubah dinamika koalisi pendukung pemerintahan, stabilitas kabinet, serta arah kebijakan politik nasional. Namun secara konstitusi, hal tersebut tidak otomatis membuat Presiden Prabowo harus ikut mundur.
Kesimpulan
Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka harus dipahami secara jernih, tidak hanya berdasarkan judul‑judul sensasional yang beredar di media sosial. Sampai saat ini, status jabatan Gibran masih sah sebagai Wakil Presiden RI, niat mundur belum berarti pengunduran diri resmi, sedangkan usulan HMP DPR masih berada tahap pembahasan politik sebelum masuk ke pemeriksaan MK maupun sidang MPR.
Putusan MA dan MK memang menjadi bahan argumen politik yang kuat, namun keduanya belum merupakan putusan pemakzulan. Masyarakat sebaiknya selalu merujuk pada pernyataan resmi lembaga negara, DPR, MK, MA, MPR, serta pemerintah sebelum menarik kesimpulan akhir. Dengan memahami alur konstitusi, kita dapat menghindari hoaks, spekulasi berlebihan, dan berita yang hanya bertujuan menimbulkan emosi pembaca.
